AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia) menyatakan siap membantu pemerintah meminta tambahan kuota kepada kerajaan Arab Saudi sehingga mengurangi jumlah masyarakat yang mengantri (waiting list) yang telah mencapai hampir 1 juta orang.

“Apabila pemerintah RI serius meminta tambahan, Arab Saudi bisa tambah kuota. Kami siap membantu lobby,” kata Ketua Umum AMPHURI, Fuad Hasan Masyhur kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/8).

Namun demikian lanjut Fuad, pemerintah juga memberi tambahan kuota haji kepada penyelenggara haji khusus. Pada tahun 2010 ini, kuota jemaah haji Indonesia berjumlah 211 ribu orang, dan sebanyak 17 ribu diserahkan kepada penyelenggara haji khusus.

Pemerintah Indonesia sebagaimana dikemukakan Menteri Agama Suryadharma Ali juga berupaya agar Arab Saudi menambah kuota menjadi 235 ribu sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia 235 juta jiwa.

“Kalau tambahan 10 ribu, insya Allah Arab Saudi tidak keberatan, namun sebaiknya tambahan diserahkan ke haji khusus,” ujarnya.

Fuad beralasan, apabila kuota tambahan untuk haji reguler maka pemerintah harus mencari lagi pemondokan. Padahal, untuk perumahan di Arab saudi saat ini tidak mudah sehingga menjadi permasalahan baru.

“Akan lebih bijak porsi diberikan ke haji khusus, AMPHURI juga siap membantu pemerintah sebagai pilot proyek haji reguler,” tambah Fuad.

Apabila pemerintah memberi tambahan kuota, lanjut Fuad, sebanyak 6.500 diberikan kepada masing-masing penyelenggara haji khusus yang juga masih kurang. Sisanya bagi masyarakat yang ingin berangkat dengan biaya haji reguler.

Dikatakannya, dengan peran swasta dalam menangani haji reguler berarti pemerintah memberdayakan haji khusus untuk memberangkatkan haji reguler.

“Kami siap bahkan jemaah merasakan seperti jemaah plus, tinggal di hotel dengan waktu yang lebih pendek atau 30 hari,” jelas Fuad seraya menambhkan, untuk menangani proyek ini AMPHURI telah membuat konsorsium Maharani .

“Maharani bukan sekedar wacana, kami sudah siap. Bahkan sudah menyerahkan surat ke pemerintah agar swasta bisa terlibat mengelola haji reguler,” kata Fuad.

Bagikan